Pada tahun 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini membawa perubahan signifikan terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pengamanan Swakarsa. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pengamanan di negara ini.
Asosiasi Satuan Pengamanan (ABUJAPI) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus acara sosialisasi terkait Peraturan Polisi (Perpol) yang mempengaruhi dunia satuan pengamanan. Acara tersebut juga menjadi panggung bagi perkenalan seragam baru yang akan dikenakan oleh para satpam. Dengan semangat kebersamaan dan semakin profesionalnya dunia satpam, Rakorda dan acara sosialisasi Perpol ini menjadi momentum yang signifikan.
Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menggarisbawahi pentingnya pengamanan swakarsa sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional. Dengan mengampanyekan perubahan ini, Polri menjelaskan tata cara, tanggung jawab, dan kewenangan yang melekat pada pengamanan swakarsa. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berfokus pada pengembangan kualitas dan profesionalisme para pelaku pengamanan swakarsa.
Peran ABUJAPI
Ketua ABUJAPI, Rudi, dengan antusias memaparkan bahwa Perpol No 1 tahun 2023 memiliki dampak besar bagi industri satuan pengamanan. Perubahan tersebut membawa pergeseran dalam cara operasional dan tuntutan kerja satpam.
Salah satu poin penting dari perubahan ini adalah penekanan pada kerja sama yang lebih erat antara aparat kepolisian dan pengamanan swakarsa. Polri menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan baru memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara pihak-pihak terkait harus dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan.
Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2023 juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi para anggota pengamanan swakarsa. Polri memberikan penekanan pada standar profesionalisme dan etika yang harus diterapkan oleh para pelaku pengamanan swakarsa. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang hukum, penanganan situasi krisis, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan perlindungan hak asasi manusia.
Perubahan ini mencerminkan keseriusan Polri dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang. Dengan mengajukan perubahan pada Peraturan Kepolisian sebelumnya, Polri telah menunjukkan komitmen untuk terus mengoptimalkan upaya pengamanan swakarsa demi mewujudkan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat Indonesia.
Melalui langkah-langkah yang terukur dan cermat, Polri berharap bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 akan memberikan landasan yang kuat bagi pengamanan swakarsa yang lebih efektif, responsif, dan profesional. Dengan demikian, negara dapat lebih baik dalam menjaga ketertiban, mengatasi potensi ancaman, dan menjaga kedamaian yang diinginkan oleh seluruh masyarakat.
Linier dengan semangat Polri, ABUJAPI juga telah memperlihatkan komitmennya untuk terus meningkatkan standar dan profesionalisme dalam dunia satuan pengamanan. Rakorda dan acara sosialisasi Perpol ini adalah bukti nyata bahwa perkembangan dan perubahan tidak hanya diterima, tetapi juga diapresiasi sebagai langkah positif menuju masa depan yang lebih cerah dan bermakna bagi seluruh anggota ABUJAPI.
